Bagaimana cara menghapus korupsi?

[traderethereum]

Lingkungan di pemerintahan sudah tidak sehat lagi, bahkan para anggota dewan yang berada di parlemen, yang seharusnya membantu untuk mengawasi kinerja dari implementasi di lapangan terkait penggunaan uang negara oleh pemerintah, justru para anggota dewan tersebut korupsinya malah sudah tidak karuan, bahkan menjadi salah satu lembaga dengan tingkat kroupsi paling tinggi. "Cultuter of Cprupption" itulah yang harus segera dibersihkan, karena jika tidak maka korupsi ini akan turun temurun dari rezim ke rezim, dari periode ke periode.

dan buka hanya hukum yang tumpul ke atas dan tajam kebawah, akan tetapi disamping itu, hukum di negara ini juga masih bisa di lobi dan bisa dibeli, jadi nantinya yang berada dalam pikiran para pelaku korupsi, mereka hanya perlu melakukan korupsi sebanyak banyaknya, lalu ketika kena tangkap, mereka hanya perlu melakukan negosiasi untuk mendapatkan keringanan dan membayarnya dari sejumlah uang yang mereka dapatkan dari hasil korupsi.

Mungkin yang rakyat tidak bisa menerima itu adalah mereka melihat di atas sana, pemerintah semaunya saja dalam menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk rakyat. Pemerintah yang korup tidak memikirkan bahwa uang yang mereka dapatkan itu dari korupsi itu adalah salah tapi karen sudah tergiur oleh nominalnya yang besar membuat mereka ingin mendapatkan yang lebih besar lagi. Jadi menghapus korupsi itu sampai kapanpun akan susah kalau tidak ada kesadaran dari masing-masing individu.

Hampir tidak mungkin bahkan untuk menghapus korupsi di negeri ini karena mereka mereka para penguasa terus mengatur kebijakan ataupun hukum yang melindungi dirinya sendiri sehingga saya pikir tidak mungkin akan ada orang yang menghukum dirinya sendiri.
Mungkin ada beberapa pejabat pada pemerintah yang tidak korup dan berencana untuk menghapus korupsi namun hal itu tidak akan bisa karena sekelompok kecil tidak akan menang melawan mayoritas.
Dan ini seakan sudah menjadi tradisi ataupun budaya untuk para pejabat sehingga sampai kapapun dan siapapun yang berkuasa akan melakukan hal yang sama.

Mungkin hanya cut one generation di pemerintahan bisa mengendalikan korupsi dan cut one generation is dari kepala pimpinan, kepala dinasnya beserta jajarannya. Dan cut one generation itu dilakukan secara mendadak sehingga mereka tidak memiliki persiapan dan hanya menunggu waktu pensiun dininya. Tapi ya kembali lagi, selama mereka tidak punya urat malu, mungkin ada saja bawahannya juga akan terus melakukannya sambil pimpinan yang dipensiunkan dini itu tetap mengontrol dari balik layar.

Selama ini mungkin itulah yang terjadi dimana ketika kepalanya sudah pensiun, praktik korupsi itu masih tetap terjadi. Dan bisa jadi kepala pimpinan itu memberikan instruksi tentang dimana lahan basah itu bisa ditemukan oleh bawahannya sehingga praktik korupsi masih terus berjalan.

Tapi kita harus tetap optimis bahwa suatu ketika tingkat korupsi ini akan menurun. Tidak selamanya mereka bisa terus beroperasi jadi kita tinggal menunggu waktunya saja.

[xeqoRameshAxueamExaqana]

Lingkungan di pemerintahan sudah tidak sehat lagi, bahkan para anggota dewan yang berada di parlemen, yang seharusnya membantu untuk mengawasi kinerja dari implementasi di lapangan terkait penggunaan uang negara oleh pemerintah, justru para anggota dewan tersebut korupsinya malah sudah tidak karuan, bahkan menjadi salah satu lembaga dengan tingkat kroupsi paling tinggi. "Cultuter of Cprupption" itulah yang harus segera dibersihkan, karena jika tidak maka korupsi ini akan turun temurun dari rezim ke rezim, dari periode ke periode.

dan buka hanya hukum yang tumpul ke atas dan tajam kebawah, akan tetapi disamping itu, hukum di negara ini juga masih bisa di lobi dan bisa dibeli, jadi nantinya yang berada dalam pikiran para pelaku korupsi, mereka hanya perlu melakukan korupsi sebanyak banyaknya, lalu ketika kena tangkap, mereka hanya perlu melakukan negosiasi untuk mendapatkan keringanan dan membayarnya dari sejumlah uang yang mereka dapatkan dari hasil korupsi.

Mungkin yang rakyat tidak bisa menerima itu adalah mereka melihat di atas sana, pemerintah semaunya saja dalam menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk rakyat. Pemerintah yang korup tidak memikirkan bahwa uang yang mereka dapatkan itu dari korupsi itu adalah salah tapi karen sudah tergiur oleh nominalnya yang besar membuat mereka ingin mendapatkan yang lebih besar lagi. Jadi menghapus korupsi itu sampai kapanpun akan susah kalau tidak ada kesadaran dari masing-masing individu.

Hampir tidak mungkin bahkan untuk menghapus korupsi di negeri ini karena mereka mereka para penguasa terus mengatur kebijakan ataupun hukum yang melindungi dirinya sendiri sehingga saya pikir tidak mungkin akan ada orang yang menghukum dirinya sendiri.
Mungkin ada beberapa pejabat pada pemerintah yang tidak korup dan berencana untuk menghapus korupsi namun hal itu tidak akan bisa karena sekelompok kecil tidak akan menang melawan mayoritas.
Dan ini seakan sudah menjadi tradisi ataupun budaya untuk para pejabat sehingga sampai kapapun dan siapapun yang berkuasa akan melakukan hal yang sama.

Mungkin hanya cut one generation di pemerintahan bisa mengendalikan korupsi dan cut one generation is dari kepala pimpinan, kepala dinasnya beserta jajarannya. Dan cut one generation itu dilakukan secara mendadak sehingga mereka tidak memiliki persiapan dan hanya menunggu waktu pensiun dininya. Tapi ya kembali lagi, selama mereka tidak punya urat malu, mungkin ada saja bawahannya juga akan terus melakukannya sambil pimpinan yang dipensiunkan dini itu tetap mengontrol dari balik layar.

Selama ini mungkin itulah yang terjadi dimana ketika kepalanya sudah pensiun, praktik korupsi itu masih tetap terjadi. Dan bisa jadi kepala pimpinan itu memberikan instruksi tentang dimana lahan basah itu bisa ditemukan oleh bawahannya sehingga praktik korupsi masih terus berjalan.

Tapi kita harus tetap optimis bahwa suatu ketika tingkat korupsi ini akan menurun. Tidak selamanya mereka bisa terus beroperasi jadi kita tinggal menunggu waktunya saja.

hapus satu generasi akan susah misal politisi yang saat ini sudah tua di larang lah politisi yang masih muda saat ini sudah terkontaminasi sistem yang ada. jadi pasti akan melanjutkan sistem korup yang ada.

yang urgent dan langsung bisa di eksekusi saat ini yaitu UU perampasan aset minimal bisa sedikit mengurangi. lalu seperti narkoba buat UU hukuman mati juga untuk koruptor dengan begitu bisa mengurangi kasus korupsi. karena biaya politik juga besar jadi tetap akan terus ada korupsi. jika ga korupsi balas jasa ngasih proyek pembangunan ataupun proyek ekspor impor

[ginsan]

Saya sangat setuju bahwa pelaku korupsi harus di akhiri hidupnya atau tidak dijadikan miskin, keluarganya bisa terdampak sangat berat jika hal ini di berlakukan dan bisa menjadi pengawasan yang bagus jika keluarganya memperhatikan seseorang yang menjadi pejabat, karena takut terlibat atau terdampak.

Harus tidak ada HAM pada koruptor, itu akan menghilangkan gratifikasi juga, akan banyak yang terdampak positif pada birokrasi pemerintahan, jika hanya mengandalkan hukuman penjara tanpa ancaman yang menekan kehidupan mereka akan dengan mudah hidup santai di penjara karena mereka memiliki uang yang cukup untuk bisa hidup dengan aman kedepannya, apalagi jika masih tetap diberikan panggung setelah mendapatkan hukuman, kita bnisa mencarinya bahwa mantan koruptor bisa mejadi pejabat lagi di beberapa sektor.

Hukum maling ayam lebih pedih daripada koruptor, hanya karena mereka berdasi.

[Juse14]

..................

hapus satu generasi akan susah misal politisi yang saat ini sudah tua di larang lah politisi yang masih muda saat ini sudah terkontaminasi sistem yang ada. jadi pasti akan melanjutkan sistem korup yang ada.

yang urgent dan langsung bisa di eksekusi saat ini yaitu UU perampasan aset minimal bisa sedikit mengurangi. lalu seperti narkoba buat UU hukuman mati juga untuk koruptor dengan begitu bisa mengurangi kasus korupsi. karena biaya politik juga besar jadi tetap akan terus ada korupsi. jika ga korupsi balas jasa ngasih proyek pembangunan ataupun proyek ekspor impor

Cut Off one generation, mungkin bisa menjadi solusi, tetapi solusi ini sedikit mustahil untuk bisa direalisasikan. Fokus utamanya adalah tetap pada penegakan hukum itu sendiri dan menjalankan fungsi pengawasannya, akan tetai bagaimana mungkin korupsi bisa hilang  jika hukumnya masih bisa dibeli, dan pengawasnya masih bisa di lobi.

Dan berbicara mengenai biasaya politik, sebenarnya biaya politik itu tidaklag mahal, mereka sendirilah yang membuat biaya politik tersebut menjadi mahal dengan menghalalkan segala cara demi bisa menanga, menyogok sana sini demi bisa lolos pencalonan, dan membayar konstituen demi bisa mendaptkan dukungan. Bahkan karena lemahnya fungsi pengawasan di negara ini, ada sebuah cerita dimana seorang buronan bisa mencalonkan diri menjadi DPR dan menang.

[puloweh555]

Saya sangat setuju bahwa pelaku korupsi harus di akhiri hidupnya atau tidak dijadikan miskin, keluarganya bisa terdampak sangat berat jika hal ini di berlakukan dan bisa menjadi pengawasan yang bagus jika keluarganya memperhatikan seseorang yang menjadi pejabat, karena takut terlibat atau terdampak.

Harus tidak ada HAM pada koruptor, itu akan menghilangkan gratifikasi juga, akan banyak yang terdampak positif pada birokrasi pemerintahan, jika hanya mengandalkan hukuman penjara tanpa ancaman yang menekan kehidupan mereka akan dengan mudah hidup santai di penjara karena mereka memiliki uang yang cukup untuk bisa hidup dengan aman kedepannya, apalagi jika masih tetap diberikan panggung setelah mendapatkan hukuman, kita bnisa mencarinya bahwa mantan koruptor bisa mejadi pejabat lagi di beberapa sektor.

Hukum maling ayam lebih pedih daripada koruptor, hanya karena mereka berdasi.

Sebernarnya untuk mengatasi masalah korupsi gampang melakukan langkah-langkah seperti yang agan katakan salah satunya. Namun masalahnya tidak ada pejabat yang punya niat mengubah ini, kalau pun ada niat tidak akan bisa. Karena sistem kita sudah buruk seburuknya bahkan Pak Mahfud MD pernah mengatakan malaikat pun kalau masuk kedalam sistem indonsiea akan menjadi iblis. Ini membuktikan memang kasus korupsi memang sulit di brantas kalau bukan di mulai dari sistem yang harus di rubah semuanya.

Salah satu sistem buruk saat merekrut pejabat-pejabat dalam mengatasi masalah hukum seperti KPK, kejaksaan dan sebagainya yang mengatasi masalah hukum semua itu titipan dari pejabat elit. Jadi mereka gimana mau tangkap kalau yang di tangkap merupakan yang kasih pekerjaan ke mereka. Di samping itu juga kasus korupsi di negara kita sudah jadi alat tawar politik makanya sulit di atasi. Ini berbeda dengan pencuri ayam atau pencuri kambing dengan gampangnya di hukum, ya karena selain tidak memiliki uang juga tidak ada nilai tawar.

[Maaop7]

Hal yang menjadi pada negara kita sampai hari ini dari jaman dulu adalah kasus korupsi yang masih merajalela dimana-mana, baik dari pemerintahan pusat hingga akar rumput di masyarakat, saya sering menemui kejadian itu di lingkungan saya, hingga masyarakat sudah terbiasa dengan kasus korupsi, karena mungkin terlalu sering dan sulit di berantas dan memiliki stigma bahwa itu adalah sebuah budaya buruk di negara kita hari ini.

Tindakan korupsi mengganggu target pembangunan negara untuk menjadi lebih baik, karena terlalu banyak sulap selip uang negara yang nominalnya bahkan gila.

Ini tingkatan hukuman pidana korupsi:
https://talkimg.com/images/2023/07/03/SDtcl.png
sumber

Banyak sekali kasus korupsi hingga triliunan, tetapi jika hanya di denda 1M tentu koruptor masih terbilang untung, itu adalah hukum yang tidak akan membuat jera, terlebih lagi ada hukum perdata yang memperbolehkan bayar denda dengan jumlah seperti itu, yang membuat hukuman bukanlah hal yang menakutkan.

Deretan kasus korupsi terbesar, dan saya tidak pernah mendengar bahwa mereka di hukum mati ataupun di penjara seumur hidup, dan rata-rata orang yang di penjarakan akibat kasus korupsi berdiam di lapas yang terbilang mewah, itu membuat ane cukup bengong.
Hanya ada dua orang yang di tuntut hukum mati dalam pencarian saya di antaranya Heru Hidayat dalam kasus korupsi dana PT Asabri yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 22,788 triliun dan Jusuf Muda Dalam dan saya belum menemukan konfirmasi valid bahwa mereka di hukum mati, mungkin saja berita di manipulasi jika ada pemberitaanya.

Jika saya tidak salah beberapa bulan ke belakang UU perampasan aset bagi pelaku korupsi sudah di usulkan dan juga sudah di tanda tangani oleh presiden, tetapi masih belum di acc oleh DPR atau melakukan tindakan lanjutan tentang UU perampasan aset ini.
Pikiran negatif saya, tikus-tikus berdasi sudah menguasai lumbung dan termasuk ketum-ketum partai sepertinya ikut andil dalam beberapa kasus, karena walaupun DPR adalah perwakilan rakyat tetapi mereka tergantung ketum nya.

Maaf sedikit melebar, tetapi hal ini yang membuat bingung, karena untuk mengutuk jera koruptor adalh di berlakukannya hukum yang membuat mereka jera, seperti hukuman mati, di miskinkan, di asingkan menurut saya, tetapi lembaga penegak hukum perlu landasan undang-undang untuk melaksanakannya, sementara perancang undang-undang hari ini seperti itu.

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?
Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?
Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Mari berdiskusi.....

cara mebuat koruptor jera yaitu dengan cara memberlakukan penegakan hukum yang tegas dan transparan,serta harus ada pengawasan yang efektif.
salah satu cotoh penegakan hukum yang tegas bisa kita liat dari negra korea utara, disana para koruptor lagsung di hukum mati, dan menurut ane, kalo hukuman itu berlaku di negra kita ini, ane yakin tidaka akan ada para pejabat kita korupsi.

[Razmirraz]

cara mebuat koruptor jera yaitu dengan cara memberlakukan penegakan hukum yang tegas dan transparan,serta harus ada pengawasan yang efektif.
salah satu cotoh penegakan hukum yang tegas bisa kita liat dari negra korea utara, disana para koruptor lagsung di hukum mati, dan menurut ane, kalo hukuman itu berlaku di negra kita ini, ane yakin tidaka akan ada para pejabat kita korupsi.

Indonesia salah satu negara kuat di kawasan asia tenggara, namun tatanan hukum masih sangat lemah terutama dalam mengambil keputusan pada koruptor. Senjata mematikan selalu di tancapkan oleh sekutu koruptor ketika ketegangan pemerintah mulai diberlakukan yang ingin membasmi para koruptor.

Pelanggaran HAM masih menjadi senjata andalan, rasa iba pada istri dan anak-anaknya dan hal lain yang membuat gaduh saat wacana pemberantasan koruptor mulai diagendakan. Beginilah jadinya jika terlalu mempercayakan jabatan strategis pada orang yang tidak jujur, mereka akan saling melindungi satu sama lain.

Mungkin sudah saatnya rakyat membuat undang-undang tentang pemberantasan korupsi dengan melakukan petisi yang berujung pada penandatangan presiden. Jika mengharapkan persetujuan dari wakil rakyat sangat tidak mungkin karena merekalah otak dari terhambatnya terealisasi UU tentang pembasmian hama tikus berdasi.

[topbitcoin]

cara mebuat koruptor jera yaitu dengan cara memberlakukan penegakan hukum yang tegas dan transparan,serta harus ada pengawasan yang efektif.
salah satu cotoh penegakan hukum yang tegas bisa kita liat dari negra korea utara, disana para koruptor lagsung di hukum mati, dan menurut ane, kalo hukuman itu berlaku di negra kita ini, ane yakin tidaka akan ada para pejabat kita korupsi.

Agenda seperti ini pernah di bahas sebelumnya tetapi pada akhirnya justru itu terbentur dengan HAM dan memang kondisi ini sangat tidak akan mungkin bisa terjadi di negara kita meskipun alasan HAM cukup jelas tetapi dibalik itu semua mungkin ketika korupsi dan dijatuhi hukuman mati maka hampir semua pejabat dan mereka yang memiliki peran di negara kita itu semua akan habis pada akhirnya.
Ketika hukuman perampasan aset saja sudah banyak kelit yang dilakukan pemerintah kita apalagi hukuman mati yang di jadikan sebagai sebuah solusi itu sudah terlampau jauh bagi saya.

Ketika sesuatu sudah melekat maka akan sangat sulit untuk menghilangkannya begitupun korupsi dimana memang hal ini sudah mendarah daging dan turun temurun sejak zaman dulu maka akan sangat sulit untuk kita memberantas dan wacana pemberantasan korupsi hanya tinggal wacana saja tanpa bisa di realisasikan pada akhirnya.

[indah rezqi]

cara mebuat koruptor jera yaitu dengan cara memberlakukan penegakan hukum yang tegas dan transparan,serta harus ada pengawasan yang efektif.
salah satu cotoh penegakan hukum yang tegas bisa kita liat dari negra korea utara, disana para koruptor lagsung di hukum mati, dan menurut ane, kalo hukuman itu berlaku di negra kita ini, ane yakin tidaka akan ada para pejabat kita korupsi.

Agenda seperti ini pernah di bahas sebelumnya tetapi pada akhirnya justru itu terbentur dengan HAM dan memang kondisi ini sangat tidak akan mungkin bisa terjadi di negara kita meskipun alasan HAM cukup jelas tetapi dibalik itu semua mungkin ketika korupsi dan dijatuhi hukuman mati maka hampir semua pejabat dan mereka yang memiliki peran di negara kita itu semua akan habis pada akhirnya.
Ketika hukuman perampasan aset saja sudah banyak kelit yang dilakukan pemerintah kita apalagi hukuman mati yang di jadikan sebagai sebuah solusi itu sudah terlampau jauh bagi saya.

Ketika sesuatu sudah melekat maka akan sangat sulit untuk menghilangkannya begitupun korupsi dimana memang hal ini sudah mendarah daging dan turun temurun sejak zaman dulu maka akan sangat sulit untuk kita memberantas dan wacana pemberantasan korupsi hanya tinggal wacana saja tanpa bisa di realisasikan pada akhirnya.

Tidak dapat disangkal bahwa sangat sulit menghapus Korupsi di Negara Indonesia. Secara pribadi, saya juga pesimis Korupsi di Indonesia akan hilang sepenuhnya, terlepas dari wacana hukuman yang akan di berikan kepada koruptornya. Lembaga KPK yang pada dasarnya di bentuk bersifat ad hoc mungkin harus di permanenkan, karena tidak pernah benar-benar berhasil memberantas korupsi, bahkan saya melihat para pejabat tidak takut dengan KPK. Rancangan Undang-undang perampasan aset sepertinya memang tidak akan pernah disahkan oleh DPR, karena berpotensi menjadi bumerang bagi mereka juga.

[topbitcoin]

cara mebuat koruptor jera yaitu dengan cara memberlakukan penegakan hukum yang tegas dan transparan,serta harus ada pengawasan yang efektif.
salah satu cotoh penegakan hukum yang tegas bisa kita liat dari negra korea utara, disana para koruptor lagsung di hukum mati, dan menurut ane, kalo hukuman itu berlaku di negra kita ini, ane yakin tidaka akan ada para pejabat kita korupsi.

Agenda seperti ini pernah di bahas sebelumnya tetapi pada akhirnya justru itu terbentur dengan HAM dan memang kondisi ini sangat tidak akan mungkin bisa terjadi di negara kita meskipun alasan HAM cukup jelas tetapi dibalik itu semua mungkin ketika korupsi dan dijatuhi hukuman mati maka hampir semua pejabat dan mereka yang memiliki peran di negara kita itu semua akan habis pada akhirnya.
Ketika hukuman perampasan aset saja sudah banyak kelit yang dilakukan pemerintah kita apalagi hukuman mati yang di jadikan sebagai sebuah solusi itu sudah terlampau jauh bagi saya.

Ketika sesuatu sudah melekat maka akan sangat sulit untuk menghilangkannya begitupun korupsi dimana memang hal ini sudah mendarah daging dan turun temurun sejak zaman dulu maka akan sangat sulit untuk kita memberantas dan wacana pemberantasan korupsi hanya tinggal wacana saja tanpa bisa di realisasikan pada akhirnya.

Tidak dapat disangkal bahwa sangat sulit menghapus Korupsi di Negara Indonesia. Secara pribadi, saya juga pesimis Korupsi di Indonesia akan hilang sepenuhnya, terlepas dari wacana hukuman yang akan di berikan kepada koruptornya. Lembaga KPK yang pada dasarnya di bentuk bersifat ad hoc mungkin harus di permanenkan, karena tidak pernah benar-benar berhasil memberantas korupsi, bahkan saya melihat para pejabat tidak takut dengan KPK. Rancangan Undang-undang perampasan aset sepertinya memang tidak akan pernah disahkan oleh DPR, karena berpotensi menjadi bumerang bagi mereka juga.

KPKnya saja mereka melakukan pungli, suap dan bahkan yang terbaru suami dari petugas KPK juga termasuk kedalam komplotan kasus Noel Ebenzer yang memang cukup ramai di bulan agustus lalu sehingga apa yang bisa kita benahi atau harapkan dalam menghapuskan korupsi sedangkan lembaga yang menaungi untuk pemberantasan korupsinya saja masih menerima suap?

Saya tidak ingin menganggap bahwa negara ini tidak mampu untuk memberantas korupsi karena sebenarnya saya cukup yakin negara kita cukup mampu tetapi memang pada akhirnya kondisi seperti itu tidak bisa hanya dilakukan satu arah karena memang negara kita ini sudah sangat kacau dimana banyak sekali jaringan bawah tanah yang menggerogiti yang membuat kondisi ini terkesan mustahil dalam pemberantasan korupsi untuk sekarang.

Pelrlu adanya perombakan dalam skala besar bahkan jauh lebih besar dibanding yang diprediksikan jika memang ingin lepas dari korupsi karenan jika hanya kita bertumpu kepada regulasi dan wacana dari sanksi yang akan diberikan maka semuanya akan terlihat sama saja dimana aturan tetap aturan tetapi korupsi masih jalan.

[Oneandpure]

Kemaren sangat shock dan terkejut pas ketua umum partai Golkar Bahlil Lahadalia meresmikan lapangan padel di depan kantor Golkar disana ada koruptor terbesar Setya Novanto ikut juga meresmikan lapangan padel bersama para petinggi partai Golkar lainnya. Ironis banget ya mengingat Setya Novanto koruptor kelas kakap yang membuat kerugian negara di proyek e-KTP: sekitar Rp 2,3 triliun, saya terheran-heran melihat dengan dengan gagah dan tersenyum bisa menikmatin peresmian lapangan padel padahal dia sudah membuat negara rugi 2,3 triliun lebih tanpa ada pengembalian kerugian negara sama sekali.

Ironi banget perlakuan yang didapatkan para koruptor baik dari partai mereka sendiri maupun dari kalangan masyarakat, seharusnya kita nil toleransi atau nil empati saja untuk koruptor apalagi jumlah yang dikorupsi sampai 2,3 triliun namun partai mereka justru memberikan panggung, begitu juga dengan sejawat dan circle mereka bisa tersenyum bersama-sama dengan para korupto.


Setya Novanto Hadiri dan Sambut Bahlil di Peresmian Lapangan Padel di Kantor Partai Golkar

[Nahl]

Kemaren sangat shock dan terkejut pas ketua umum partai Golkar Bahlil Lahadalia meresmikan lapangan padel di depan kantor Golkar disana ada koruptor terbesar Setya Novanto ikut juga meresmikan lapangan padel bersama para petinggi partai Golkar lainnya. Ironis banget ya mengingat Setya Novanto koruptor kelas kakap yang membuat kerugian negara di proyek e-KTP: sekitar Rp 2,3 triliun, saya terheran-heran melihat dengan dengan gagah dan tersenyum bisa menikmatin peresmian lapangan padel padahal dia sudah membuat negara rugi 2,3 triliun lebih tanpa ada pengembalian kerugian negara sama sekali.

Ironi banget perlakuan yang didapatkan para koruptor baik dari partai mereka sendiri maupun dari kalangan masyarakat, seharusnya kita nil toleransi atau nil empati saja untuk koruptor apalagi jumlah yang dikorupsi sampai 2,3 triliun namun partai mereka justru memberikan panggung, begitu juga dengan sejawat dan circle mereka bisa tersenyum bersama-sama dengan para korupto.


Setya Novanto Hadiri dan Sambut Bahlil di Peresmian Lapangan Padel di Kantor Partai Golkar

Mantan narapidana koruptor kembali ke partai yang membesarkan dia itu bukan hal yang baru gan sebenernya sebelum Setya Novanto ada beberapa orang yang kembali menjadi politisi setelah keluar dari penjara cuma mungkin bedanya media kurang mengekspos orang-orang tersebut dan kalau berbicara tentang Setya Novanto memang hal ini sedang heboh di sosial media karena dengan munculnya dia di peresmian Lapangan Padel di kantor pusat Golkar memunculkan isu baru

Bahwa ada spekulasi mengatakan Setya Novanto akan masuk ke jajaran kepengurusan Golkar kembali tetapi memang ketua Golkar saat ini Bahlil Lahadalia mengklarifikasi bahwa untuk isu tersebut tidak benar tetapi dia menyatakan pula bahwa Setya Novanto itu termasuk keluarga Golkar makanya ikutan diundang dan kalau menurut saya pemilu berikutnya meskipun dia adalah mantan napi tetapi kita akan melihat Setya Novanto sebagai Caleg kembali

[traderethereum]

hapus satu generasi akan susah misal politisi yang saat ini sudah tua di larang lah politisi yang masih muda saat ini sudah terkontaminasi sistem yang ada. jadi pasti akan melanjutkan sistem korup yang ada.

yang urgent dan langsung bisa di eksekusi saat ini yaitu UU perampasan aset minimal bisa sedikit mengurangi. lalu seperti narkoba buat UU hukuman mati juga untuk koruptor dengan begitu bisa mengurangi kasus korupsi. karena biaya politik juga besar jadi tetap akan terus ada korupsi. jika ga korupsi balas jasa ngasih proyek pembangunan ataupun proyek ekspor impor

Iya ya juga ya mas apalagi kalau dilihat dari track recordnya, bukan tidak mungkin politisi yang sudah tua itu sudah mengkaderisasi politisi muda untuk mengikuti jejaknya. Yah, dilema juga sebenarnya dan membuat korupsi semakin susah untuk dihapus atau minimal dikurangi.

UU perampasan aset bisa menjadi sebuah solusinya sehingga mereka yang melakukan korupsi akan diambil harta bendanya, kalau perlu semuanya dan tidak ada sisanya. Tapi nanti ujung-ujung akan ada yang mengatakan kalau itu tidak sesuai dengan HAM. Serba susah lagi untuk mengambil harta koruptor.

Balas jasa ini sudah melekat kental disini jadi masih akan terus berlanjut. Dan jika ada satu orang tertangkap, mereka mungkin akan menyeret yang lainnya untuk masuk penjara atau dibungkam supaya tidak berkoar-koar.

[zaim7413]

hapus satu generasi akan susah misal politisi yang saat ini sudah tua di larang lah politisi yang masih muda saat ini sudah terkontaminasi sistem yang ada. jadi pasti akan melanjutkan sistem korup yang ada.

yang urgent dan langsung bisa di eksekusi saat ini yaitu UU perampasan aset minimal bisa sedikit mengurangi. lalu seperti narkoba buat UU hukuman mati juga untuk koruptor dengan begitu bisa mengurangi kasus korupsi. karena biaya politik juga besar jadi tetap akan terus ada korupsi. jika ga korupsi balas jasa ngasih proyek pembangunan ataupun proyek ekspor impor

Iya ya juga ya mas apalagi kalau dilihat dari track recordnya, bukan tidak mungkin politisi yang sudah tua itu sudah mengkaderisasi politisi muda untuk mengikuti jejaknya. Yah, dilema juga sebenarnya dan membuat korupsi semakin susah untuk dihapus atau minimal dikurangi.

UU perampasan aset bisa menjadi sebuah solusinya sehingga mereka yang melakukan korupsi akan diambil harta bendanya, kalau perlu semuanya dan tidak ada sisanya. Tapi nanti ujung-ujung akan ada yang mengatakan kalau itu tidak sesuai dengan HAM. Serba susah lagi untuk mengambil harta koruptor.

Balas jasa ini sudah melekat kental disini jadi masih akan terus berlanjut. Dan jika ada satu orang tertangkap, mereka mungkin akan menyeret yang lainnya untuk masuk penjara atau dibungkam supaya tidak berkoar-koar.

Saya kurang setuju dengan ini, meski praktik dilapangan mengarah kesana. Terjadinya korupsi akibat dari keserakahan masing-masing individu atau oknum karena kita masih bisa menemukan beberapa politisi yang benar-benar bersih.

Nah ini yang masih menjadi dilema, HAM masih menjadi senjata mematikan, anehnya meskipun bukti telah muncul diatas meja, masih ada yang membela mereka atas nama kemanusiaan. Ketegangan dari pemimpin perlu diaplikasi pada hukum yang dapat melemahkan koruptor, seperti yang dilakukan di negara komunis yang menghukum mati koruptor, setidaknya di Indonesia diberlakukan hukum setidaknya potong tangan atau penjara seumur hidup dan diwajibkan mengganti kerugian negara.

Sebenarnya tidak sulit jika ada kemauan, masalahnya pemimpin kita masih menutup mata tentang pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya. Mungkin karena maksud terselubung sehingga wacana pemusnahan koruptor selalu tersendat, balas budi menjadi alasan yang paling masuk akal atau mungkin sengaja difasilitasi.

[panjul07]

Saya kurang setuju dengan ini, meski praktik dilapangan mengarah kesana. Terjadinya korupsi akibat dari keserakahan masing-masing individu atau oknum karena kita masih bisa menemukan beberapa politisi yang benar-benar bersih.

Ane sih ragu kalo masih ada politisi yang benar-benar bersih di negri ini, kalo dibilang "lumayan" atau "sedikit" bersih sih ane masih bisa terima tapi kalo bener2 bersih, ane rasa ga ada.
Dari cara mereka bisa menjadi politisi ada hampir 99% pasti menggunakan money politik, mulai dari bagaimana bisa jadi sesuatu didalam partai sampai bisa jadi sesuatu yang lebih.

Nah ini yang masih menjadi dilema, HAM masih menjadi senjata mematikan, anehnya meskipun bukti telah muncul diatas meja, masih ada yang membela mereka atas nama kemanusiaan. Ketegangan dari pemimpin perlu diaplikasi pada hukum yang dapat melemahkan koruptor, seperti yang dilakukan di negara komunis yang menghukum mati koruptor, setidaknya di Indonesia diberlakukan hukum setidaknya potong tangan atau penjara seumur hidup dan diwajibkan mengganti kerugian negara.

Sebenarnya tidak sulit jika ada kemauan, masalahnya pemimpin kita masih menutup mata tentang pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya. Mungkin karena maksud terselubung sehingga wacana pemusnahan koruptor selalu tersendat, balas budi menjadi alasan yang paling masuk akal atau mungkin sengaja difasilitasi.

Ane pun tidak sepenuhnya setuju dengan perampasan aset apalagi jika sampe dimiskinkan, kalo perampasan aset itu sebatas apa yang sudah didapat selama menjabat saja sih ane masih wajar tapi kalo sampe semua dirampas sampai ke akar2nya ya kasihan juga karena disitu pasti ada aset yg didapat sebelum menjabat atau sebelum korupsi.
Wajar kalo ada yang menggunakan alasan kemanusiaan karena yang terkena dampak bisa sampe anak cucu yang semua aset dirampas, anak cucu yang mungkin tidak tahu menahu apa yang dilakukan bapak/kakeknya tapi ikut menanggung dosanya.
Hukuman mati pun ane tidak setuju karena hidup mati manusia tidaklah seharusnya ada ditangan sesama manusia terlepas apapun dosa/kesalahannya.

[Mame89]

cara mebuat koruptor jera yaitu dengan cara memberlakukan penegakan hukum yang tegas dan transparan,serta harus ada pengawasan yang efektif.
salah satu cotoh penegakan hukum yang tegas bisa kita liat dari negra korea utara, disana para koruptor lagsung di hukum mati, dan menurut ane, kalo hukuman itu berlaku di negra kita ini, ane yakin tidaka akan ada para pejabat kita korupsi.

Agenda seperti ini pernah di bahas sebelumnya tetapi pada akhirnya justru itu terbentur dengan HAM dan memang kondisi ini sangat tidak akan mungkin bisa terjadi di negara kita meskipun alasan HAM cukup jelas tetapi dibalik itu semua mungkin ketika korupsi dan dijatuhi hukuman mati maka hampir semua pejabat dan mereka yang memiliki peran di negara kita itu semua akan habis pada akhirnya.
Ketika hukuman perampasan aset saja sudah banyak kelit yang dilakukan pemerintah kita apalagi hukuman mati yang di jadikan sebagai sebuah solusi itu sudah terlampau jauh bagi saya.

Ketika sesuatu sudah melekat maka akan sangat sulit untuk menghilangkannya begitupun korupsi dimana memang hal ini sudah mendarah daging dan turun temurun sejak zaman dulu maka akan sangat sulit untuk kita memberantas dan wacana pemberantasan korupsi hanya tinggal wacana saja tanpa bisa di realisasikan pada akhirnya.

Tidak dapat disangkal bahwa sangat sulit menghapus Korupsi di Negara Indonesia. Secara pribadi, saya juga pesimis Korupsi di Indonesia akan hilang sepenuhnya, terlepas dari wacana hukuman yang akan di berikan kepada koruptornya. Lembaga KPK yang pada dasarnya di bentuk bersifat ad hoc mungkin harus di permanenkan, karena tidak pernah benar-benar berhasil memberantas korupsi, bahkan saya melihat para pejabat tidak takut dengan KPK. Rancangan Undang-undang perampasan aset sepertinya memang tidak akan pernah disahkan oleh DPR, karena berpotensi menjadi bumerang bagi mereka juga.

Bukan hanya agan yang pesimis korupsi bisa di berantas di negri kita tapi hampir seluruh masyarakat indoenisia juga pesimis. Karena kuropsi di negara kita sudah menjadi budaya dan sistem kita juga sangat berantakan bahkan yang menduduki jabatan-jabatan penting itu merupakan titipan para elit seperti KPK, kejagung bahkan MK. Jadi kita mau berharpa apa pada pemerintah, berharap pada anggota DPR mereka semua juga berada di bawah nuangan ketua partai masing-masing.

Bahkan sampai ke tahap muak melihat kasus-kasus korupsi sekarang dan mereka mendaptakan hukuman yang ringan di samping kasus korupsi tebang pilih. Memang negera tidak peduli dengan serius untuk mengatasi masalah ini, bagi mereka yang penting mereka kenyang anak cucu terjamin, rakyat ngumpulin pajak, buat gaji mereka, mereka tidak pernah memikirkan rakyat dan ini semua itu fakta.

[hyudien]

Ane pun tidak sepenuhnya setuju dengan perampasan aset apalagi jika sampe dimiskinkan, kalo perampasan aset itu sebatas apa yang sudah didapat selama menjabat saja sih ane masih wajar tapi kalo sampe semua dirampas sampai ke akar2nya ya kasihan juga karena disitu pasti ada aset yg didapat sebelum menjabat atau sebelum korupsi.
Wajar kalo ada yang menggunakan alasan kemanusiaan karena yang terkena dampak bisa sampe anak cucu yang semua aset dirampas, anak cucu yang mungkin tidak tahu menahu apa yang dilakukan bapak/kakeknya tapi ikut menanggung dosanya.
Hukuman mati pun ane tidak setuju karena hidup mati manusia tidaklah seharusnya ada ditangan sesama manusia terlepas apapun dosa/kesalahannya.

Dua hukuman ini lebih memungkinkan untuk mengurangi tingkat korupsi di negara ini meskipun melanggar HAM, karena jika tidak di lakukan, kapan negeri ini bisa sembuh dari korupsi. Tidak harus merampas aset sampe ke akar-akarnya atau di miskinkan atau juga tidak harus pula dengan hukuman mati cukup seperti yang zaim7413 bilang, cukup potong tangan atau hukuman yang paling sederhana menambah masa penjaranya, dengan yang paling berat hukuman seumur hidup deh,  jangan sampai hanya beberapa tahun lalu banding, lalu dapat grasi, remisi eh tahu-tahu ngga sampe satu tahun udah bebas aja. Korupsi 1 triliun juga masih untung tuh jika hanya di beri hukuman ringan seperti itu. Tapi Ya mau gimana lagi jangankan perampasan aset atau hukuman mati, memperberat masa hukumannya saja masih tidak bisa hingga saat ini, wong hukumannya masih bisa di negosiasi.

[panjul07]

Ane pun tidak sepenuhnya setuju dengan perampasan aset apalagi jika sampe dimiskinkan, kalo perampasan aset itu sebatas apa yang sudah didapat selama menjabat saja sih ane masih wajar tapi kalo sampe semua dirampas sampai ke akar2nya ya kasihan juga karena disitu pasti ada aset yg didapat sebelum menjabat atau sebelum korupsi.
Wajar kalo ada yang menggunakan alasan kemanusiaan karena yang terkena dampak bisa sampe anak cucu yang semua aset dirampas, anak cucu yang mungkin tidak tahu menahu apa yang dilakukan bapak/kakeknya tapi ikut menanggung dosanya.
Hukuman mati pun ane tidak setuju karena hidup mati manusia tidaklah seharusnya ada ditangan sesama manusia terlepas apapun dosa/kesalahannya.

Dua hukuman ini lebih memungkinkan untuk mengurangi tingkat korupsi di negara ini meskipun melanggar HAM, karena jika tidak di lakukan, kapan negeri ini bisa sembuh dari korupsi. Tidak harus merampas aset sampe ke akar-akarnya atau di miskinkan atau juga tidak harus pula dengan hukuman mati cukup seperti yang zaim7413 bilang, cukup potong tangan atau hukuman yang paling sederhana menambah masa penjaranya, dengan yang paling berat hukuman seumur hidup deh,  jangan sampai hanya beberapa tahun lalu banding, lalu dapat grasi, remisi eh tahu-tahu ngga sampe satu tahun udah bebas aja. Korupsi 1 triliun juga masih untung tuh jika hanya di beri hukuman ringan seperti itu. Tapi Ya mau gimana lagi jangankan perampasan aset atau hukuman mati, memperberat masa hukumannya saja masih tidak bisa hingga saat ini, wong hukumannya masih bisa di negosiasi.

Artinya, haruskah negara melakukan pelanggaran HAM demi memberantas korupsi? Dan apakah hukuman tersebut menjamin bahwa negara bisa sembuh dari korupsi? Tetap tidak ada jaminan kan?
Mungkin banyak orang berpikir hukuman tersebut akan memberikan efek jera dan akan membuat orang takut untuk melakukan korupsi, tapi kenyataannya kita tidak pernah tahu.
Sudah bukan rahasia lagi, para koruptor itu saja tidak takut sama hukuman Tuhan apalagi cuma hukuman dari manusia terlebih lagi di negara yang mana hukum masih bisa dibeli.
Pemberian hukuman berat tidak akan serta merta bisa mengurangi tingkat korupsi, selama systemnya masih sama, ane yakin negara ini tidak akan bisa sembuh dari korupsi.