Pajak Crypto di Indonesia: Beban atau Bentuk Legitimasi?

[Dread Pirate Roberts]

Belakangan ini, pemerintah semakin gencar membahas regulasi perpajakan aset kripto di tanah air. Sebagai akademisi yang juga aktif di dunia investasi digital, saya melihat ada dua perspektif yang menarik untuk didiskusikan bersama.

Di satu sisi, pengenaan pajak 0,1% untuk transaksi kripto dan kewajiban melaporkan aset kripto dalam SPT Tahunan terasa seperti beban tambahan. Terlebih bagi trader aktif, perhitungan ini bisa menjadi kompleks dan mengurangi margin keuntungan yang sudah tipis di pasar yang volatil.

Namun di sisi lain, bukankah regulasi perpajakan ini justru bentuk legitimasi bahwa pemerintah mengakui eksistensi Bitcoin dan aset kripto lainnya? Negara-negara dengan regulasi pajak kripto yang jelas seperti Singapura dan Portugal justru menjadi hub kripto yang berkembang pesat.

Pertanyaannya: Apakah kita lebih baik menerima kewajiban pajak ini sebagai "tiket masuk" ke era adopsi mainstream? Atau justru kita harus mendorong pemerintah untuk memberikan insentif pajak bagi industri kripto yang masih berkembang?

Saya pribadi melihat bahwa kejelasan regulasi pajak, meski terasa memberatkan, justru memberikan kepastian hukum yang kita butuhkan untuk adopsi jangka panjang. Namun tentu perlu ada penyederhanaan sistem pelaporan yang lebih user-friendly.

kalau menurut kalian gimana ?

[Patikno]

Di satu sisi, pengenaan pajak 0,1% untuk transaksi kripto dan kewajiban melaporkan aset kripto dalam SPT Tahunan terasa seperti beban tambahan. Terlebih bagi trader aktif, perhitungan ini bisa menjadi kompleks dan mengurangi margin keuntungan yang sudah tipis di pasar yang volatil.

Sebenarnya untuk perhitungannya, saya melihat bahwa beberapa exchange sudah menyediakan dokumen dukungan untuk perhitungan laporan transaksi dan pajak bagi setiap usernya, jadi saya rasa itu mempermudah trader untuk perhitungan tersebut. Di sisi lain, saya bingung apakah kewajiban melaporkan aset kripto dalam SPT tahunan itu dikenakan untuk pengguna atau trader di cex saja atau juga di dex, dan mengenai pajak, saya secara pribadi kurang setuju jika pengenaan pajak tersebut juga dikenai untuk trader yang mengalami kerugian yang cukup dalam, jikapun memang harus demikian, saya rasa pemerintah harus lebih mengetatkan regulasi untuk meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi pada suatu trader, misal saja itu seperti membuat regulasi yang ketat terhadap jenis kripto apa saja yang boleh dilisting pada bursa, atau bahkan perlu adanya membuat jaminan, seperti halnya lembaga penjamin simpanan yang menjamin simpanan nasabah pada bank. Jika hal-hal ini terwujud, maka itu akan menjadi adil saya rasa.

[reagansimms]

Menyikapi hal ini, perlu menyikapi status aset crypto di Indonesia, seperti yang sudah diketahui, Aset crypto masih dalam konteks komoditas yang dapat diperdagangkan, bukan sebagai alat pembayaran yang sah, jadi menurut saya wajar jika dikenakan pajak.
Jika berbicara beban, tentu pajak yang dipungut 0,1% untuk setiap transaksi akan membebani para investor, namun jika dilihat dari sisi lain, pemerintah mengakui keberadaan aset crypto sebagai aset yang sah dan dapat diperdagangkan. Jadi pemungutan pajak tidak serta merta dianggap sebagai beban, tapi juga dianggap sebagai legitimasi yng dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap pemerintah.

Harapan saya, sistem perpajakan yang mulai merambah ke industri crypto harus digunakan pada tempatnya seperti membangun infrastruktur untuk memperlancar ekonomi masyarakat, bukan ditimbun pada pihak tertentu untuk memperkaya diri, ya tau sendirilah, seperti kasus yang menjerat Gayus Tambunan.

[joniboini]

Di satu sisi, pengenaan pajak 0,1% untuk transaksi kripto dan kewajiban melaporkan aset kripto dalam SPT Tahunan terasa seperti beban tambahan. Terlebih bagi trader aktif, perhitungan ini bisa menjadi kompleks dan mengurangi margin keuntungan yang sudah tipis di pasar yang volatil.

Berkaca dari pengalaman ane, banyak platform trading lokal yang sudah memfasilitasi penarikan pajak dan laporan secara otomatis, kayak Pintu misalnya. Kalau bursa luar emang harus bikin dokumen dan catatan sendiri sih karena kebanyakan cuma support laporan pajak sesuai regulasi US/EU dkk. Biasanya sih ane fokus mengurus dokumentasi ini tiap awal bulan Maret, tergantung dokumentasi tambahan ada yang kurang atau tidak. Kalau dibilang ribet sih tergantung volume dan kebiasaan kita juga sih, kalau udah ngurus 2-3 kali ane rasa bakal lebih mudah kedepannya.

Mengenai pengurangan keuntungan sih ane sendiri tidak merasakannya. Mungkin beda kalau tarifnya mencapai 5% atau malah lebih. Ya semoga aja tarifnya ga naik tanpa ada peningkatan kualitas pasar atau perlindungan hukum.

[Luzin]

Mengenai pengurangan keuntungan sih ane sendiri tidak merasakannya. Mungkin beda kalau tarifnya mencapai 5% atau malah lebih. Ya semoga aja tarifnya ga naik tanpa ada peningkatan kualitas pasar atau perlindungan hukum.

Ya saat ini memang pemotongan langsung dari exchange dengan besaran 0,1-0,2 masih terasa cukup ringan untuk saya.  Mengenai kenaikan saya juga tidak mengharapkan. Dulu sempat membaca perkenaan pajak untuk crypto itu wajar secara aturan tapi jika dilakukan berlebihan maka dikawatirkan akan mematikan industri crypto yang sedang berkembang. Pemerintah nampaknya harus mengkaji secara teliti, agar kebijakan yang mereka ambil tidak menjadikan senjata makan tuan.

Jika ditelisik sebenarnya, pajak crypto yang diberlakukan saat ini juga masih dalam kondisi terbatas karena saya merasa yakin banyak user indonesia yang lebih banyak bertransaksi crypto melelu pasar luar negeri. Sehingga ini menyebabkan faktor pajak ini yang masuk belum optimal karena mungkin belum semua user luar negeri melaporkan hasil transaksinya.  IMO

[armanda90]

Dikutip dari pengumuman offisial market Indodax, berdasarkan peraturan kementerian keuangan tarif pajak baru yang berlaku mulai Januari 2025 setiap transaksi pembelian dan penjualan asset krypto dikenakan pajak sebesar 0.12%. Secara tidak langsung saat trading di market lokal kita harus membayar pajak sebesar 0.24% ditambah lagi dengan fee trade market itu sendiri dengan variasi mulai 0.2% hingga 0.25% tergantung kebijakan masing-masing market lokal.

Saya rasa jumlah pemotongan yang cukup lumayan ini hampir mencapai 1% angka sangat lumayan besar dan memberatkan bagi trader, biasanya untuk scalping bisa take profit dengan kenaikan koin sebesar 2% namun kali ini minimal saat trading kita harus ambil margin profit pas harga naik sampai 5% biar back up biaya pajak dan juga fee trade di market. Naas juga kalau posisi cut loss biasanya kita bisa target kalau mau cut loss di 5% ini harus nambah jadi 6% karena ada biaya tambahan yang harus dibayarin.

[macson]

Pajak crypto yang dibuat oleh pemerintah sebesar 0,1% untuk transaksi crypto itu sudah cukup rendah dibandingkan dengan pajak di beberapa negara lain yang mengenakan pajak keuntungan modal dengan tarif lebih tinggi, dan seharusnya itu tidak menjadi masalah buat para investor. Namun bagi orang yang melakukan transaksi dalam jumlah yang lebih sering itu mungkin akan menjadi beban dan berpotensi mengurangi margin keuntungan.

Namun pajak crypto di Indonesia masih bisa dibilang kompetitif dan rendah bagi para investor/trader. dan kita juga perlu untuk melihat dari sisi yang lebih baik dimana pajak crypto ini akan menjadi pemasukan bagi negara untuk digunakan pada banyak hal dan sekaligus memberikan keamanan kepada para pengguna crypto di indonesia.

[MArsland]

Belakangan ini, pemerintah semakin gencar membahas regulasi perpajakan aset kripto di tanah air. Sebagai akademisi yang juga aktif di dunia investasi digital, saya melihat ada dua perspektif yang menarik untuk didiskusikan bersama.

Di satu sisi, pengenaan pajak 0,1% untuk transaksi kripto dan kewajiban melaporkan aset kripto dalam SPT Tahunan terasa seperti beban tambahan. Terlebih bagi trader aktif, perhitungan ini bisa menjadi kompleks dan mengurangi margin keuntungan yang sudah tipis di pasar yang volatil.

Namun di sisi lain, bukankah regulasi perpajakan ini justru bentuk legitimasi bahwa pemerintah mengakui eksistensi Bitcoin dan aset kripto lainnya? Negara-negara dengan regulasi pajak kripto yang jelas seperti Singapura dan Portugal justru menjadi hub kripto yang berkembang pesat.

Pertanyaannya: Apakah kita lebih baik menerima kewajiban pajak ini sebagai "tiket masuk" ke era adopsi mainstream? Atau justru kita harus mendorong pemerintah untuk memberikan insentif pajak bagi industri kripto yang masih berkembang?

Saya pribadi melihat bahwa kejelasan regulasi pajak, meski terasa memberatkan, justru memberikan kepastian hukum yang kita butuhkan untuk adopsi jangka panjang. Namun tentu perlu ada penyederhanaan sistem pelaporan yang lebih user-friendly.

kalau menurut kalian gimana ?

Masih untung udah diberikan lahan oleh pemerintah dan kedudukan aset crypto diakui dan diperlakukan cukup baik maka ane rasa ya terima saja dan toh jika dibandingkan dengan negara lain yang ketat akan keberadaan aset crypto harusnya kita cukup beruntung. Meskipun harus bayar pajak crypto namun kalau membuat kita diberikan kebebasan trading pastinya itu jauh lebih baik ketimbang dilarang. Lagipula dengan welcomenya pemerintah kita terhadap crypto bisa sebagai jembatan untuk masyarakat agar mengenal dunia aset digital, lebih aware bahwa ada loh opsi investasi/trading selain saham. Karena jika di perhatikan generasi muda sekarang akan lebih memiliki crypto daripada saham. benar kan?

[maydna]

Pemberian pajak ini bisa dianggap sebagai bentuk legitimasi akan keberadaan crypto di Indonesia. Setidaknya pemerintah melihat bahwa ada potensi pemasukan pajak yang besar dari crypto sehingga mereka memutuskan untuk menarik pajak dari para pengguna crypto. Tapi sepertinya pemerintah juga belum menemukan standarisasi tentang pajak yang diterapkan dan masih seperti bentuk percobaan dulu (mungkin lho).

Kita sebagai warga negara yang baik hanya bisa menerima kewajiban itu dan berharap besaran persentase pajaknya tidak dinaikkan karena tidak banyak orang-orang yang berdagang menggunakan modal besar.

[retreat]

-snip-
Saya pribadi melihat bahwa kejelasan regulasi pajak, meski terasa memberatkan, justru memberikan kepastian hukum yang kita butuhkan untuk adopsi jangka panjang. Namun tentu perlu ada penyederhanaan sistem pelaporan yang lebih user-friendly.

kalau menurut kalian gimana ?

Regulasi crypto di indonesia memberikan manfaat yg baik kepada para investor yang berinvestasi pada cryptocurrency. Itu memberikan aturan yang jelas, melindungi investor dari praktik penipuan, dan meningkatkan jumlah adopter crypto di Indonesia. Saya pribadi tidak terlalu masalah terhadap hal tersebut, karena regulasi di Indonesia juga masih dalam batas yang wajar dan tidak membebani para holder crypto.

Namun soal pelaporan pajak ini yang mungkin menjadi pekerjaan buat para investor crypto, karena mereka perlu memiliki bukti potong pajak dari exchange dan kemudian menyertakan itu pada SPT mereka. Jujur saya melihatnya itu masih ribet dan beberapa teman saya juga mengeluhkan hal yang sama kalau ketika melaporkan SPT itu bisa butuh waktu lebih lama, apalagi di akhir bulan. Mungkin pemerintah harusnya membenahi hal ini dan membuatnya lebih simple lagi, karena masyarakat itu sudah baik untuk menjadi taat pajak, namun terkadang pelayanan kantor pajak itu tidak maksimal.

[kawetsriyanto]

Pemberian pajak ini bisa dianggap sebagai bentuk legitimasi akan keberadaan crypto di Indonesia. Setidaknya pemerintah melihat bahwa ada potensi pemasukan pajak yang besar dari crypto sehingga mereka memutuskan untuk menarik pajak dari para pengguna crypto. Tapi sepertinya pemerintah juga belum menemukan standarisasi tentang pajak yang diterapkan dan masih seperti bentuk percobaan dulu (mungkin lho).

Betul. Entah kita sadari atau tidak, dengan crypto kena pajak artinya pemerintah mengakui kalau crypto itu sudah menjadi bagian dari objek pajak yang sah di negara ini dan wajib berkontribusi ke negara dengan melalui pembayaran pajak. Kalau crypto itu ilegal, tidak bakal kena pajak tapi malah disita atau dilarang dipergunakan. CMIIW

Apa memang ada standarisasinya? Kayaknya penentuan pajak itu mutlak tergantung negara masing-masing, tidak ada standarisasinya. Kalau mau dibandingkan besaran pajaknya dengan di negara lain, kayaknya pajak crypto di negara kita masih tergolong masuk akal. Ada juga negara yang pajak cryptonya jauh lebih tinggi walaupun ada juga yang free.

Cek data berikut:
1. https://pajakmania.com/negara-negara-dengan-tarif-pajak-atas-aset-kripto-tertinggi/
2. https://pajakmania.com/lima-negara-bebas-pajak-atas-aset-kripto/

[Akbarkoe]

Pemberian pajak ini bisa dianggap sebagai bentuk legitimasi akan keberadaan crypto di Indonesia. Setidaknya pemerintah melihat bahwa ada potensi pemasukan pajak yang besar dari crypto sehingga mereka memutuskan untuk menarik pajak dari para pengguna crypto. Tapi sepertinya pemerintah juga belum menemukan standarisasi tentang pajak yang diterapkan dan masih seperti bentuk percobaan dulu (mungkin lho).

Kita sebagai warga negara yang baik hanya bisa menerima kewajiban itu dan berharap besaran persentase pajaknya tidak dinaikkan karena tidak banyak orang-orang yang berdagang menggunakan modal besar.

Pajak hari ini masih terbilang besar menurut saya dan itu bukanlah keputusan yang baik untuk perkembangan adopsi di negara kita, atau mungkin itu memang sengaja di jadikan sebagai bentuk pembatasan bagi orang supaya memikirkan tentang pajak yang harus mereka bayar pada negara sehingga harus berpikir dua kali, mungkin kita akan melihat peluangnya, pemerintah menemukan standar yang tepat untuk lebih bersahabat dengan kita.

yang menarik adalah isu perpajakan kekayaan yang kita simpan di crypto harus di laporkan, kita akan di kenakan wajib pajak ketika jumlah kekayaan melampaui batas kekayaan wajib pajak meskipun kita menyimpannya di wallet  pribadi, saya belum mendengarnya lagi tentang itu.

[armanda90]

Pajak hari ini masih terbilang besar menurut saya dan itu bukanlah keputusan yang baik untuk perkembangan adopsi di negara kita, atau mungkin itu memang sengaja di jadikan sebagai bentuk pembatasan bagi orang supaya memikirkan tentang pajak yang harus mereka bayar pada negara sehingga harus berpikir dua kali, mungkin kita akan melihat peluangnya, pemerintah menemukan standar yang tepat untuk lebih bersahabat dengan kita.

Untuk saat ini nominal pajak transaksi cryptocurrency bisa dikatakan lumayan besar setiap beli dan jual harus bayar hampir 0.3% sampai 0.4% belum lagi pas posisi cut loss sudah rugi di trading ditambah lagi rugi di pajak. Cuman selama ini adopsi pajak untuk transaksi cryptocurrency khususnya market lokal hanya keputusan sepihak dari pemerintah tanpa mendengar keluhan atau usulan dari para trader itu sendiri bahkan pas kenaikan tarif pajak baru beberapa bulan yang lalu mutlak keputusan pemerintah saja.

yang menarik adalah isu perpajakan kekayaan yang kita simpan di crypto harus di laporkan, kita akan di kenakan wajib pajak ketika jumlah kekayaan melampaui batas kekayaan wajib pajak meskipun kita menyimpannya di wallet  pribadi, saya belum mendengarnya lagi tentang itu.

Sebenarnya sama saja dengan assets kekayaan lain yang kita miliki pasti bakal dikenakan pajak, apalagi punya assets crypto yang disimpan di wallet atau disimpan di market luar jadi kalau mau lapro SPT tahunan sudah pasti nanti bakal dikenakan pajak lagi. Cuman agak sedikit rancu kita yang bayar pajak namun kita juga harus membuat laporan SPT tahunan, harusnya ada inisiatif pemerintah untuk menyediakan platform laporan SPT tahunan secara online tanpa harus datang ke kantor pajak.

[Mallampue]

Saya melihat kalau pajak di crypto.sudah di potong oleh market lokal saat kita berdagang, jadi kita tidak terlalu ribet lagi untuk mengurus pajak karena bisa meminta surat dari pihak exchange atas pajak yang mereka berlakukan di pada perdagangan yang kita lakukan.
Semua orang harus taat pajak, bahkan para pelaku airdrop juga di jatuhi pajak yang sama.
Saya pikir cukup sukit untuk menghidari dari pajak kecuali di lakukan dengan perdagangan p2p.
Namun resiko p2p cukuplah besar karena bisa jadi dana kita di bawa kabur jika pedagangnya tidak jujur.
Pajak semakin di tekan pada rakyat miskin dari tahun ke tahun pajak selalu naik.
Dengan diterapkan pajak lewat jual/beli yang di lakukan oleh market lokal sangat membebankan kita yang jadi traders.

[moneystery]

Untuk saat ini nominal pajak transaksi cryptocurrency bisa dikatakan lumayan besar setiap beli dan jual harus bayar hampir 0.3% sampai 0.4% belum lagi pas posisi cut loss sudah rugi di trading ditambah lagi rugi di pajak. Cuman selama ini adopsi pajak untuk transaksi cryptocurrency khususnya market lokal hanya keputusan sepihak dari pemerintah tanpa mendengar keluhan atau usulan dari para trader itu sendiri bahkan pas kenaikan tarif pajak baru beberapa bulan yang lalu mutlak keputusan pemerintah saja.

harusnya pemerintah bisa melihat bahwa aturan pajak crypto itu bukan hanya sekedar untuk 'memajakkan' transaksi-transaksi crypto yg ada di exchange, namun lebih kepada untuk membuat ekosistem crypto di indonesia bisa berkembang. kita ambil contoh saja negara tetangga kita singapura, mereka itu adalah negara yg ramah terhadap cryptocurrency dengan kebijakan pajak yang menguntungkan bagi individu dan bisnis. akibat aturan pajak crypto mereka yg jelas dan menguntungkan bagi para individu dan bisnis, itu membuat ekosistem crypto mereka berkembang baik. pemerintah kita harusnya bisa mencontoh hal tersebut dan tidak memberlakukan pajak yg cukup tinggi kepada transaksi crypto di indonesia.. dampaknya kedepan bisa kepada berkembangnya ekosistem crypto yg lebih baik.

[mu_enrico]

Kalau ane memandang pajak ini tidak signifikan alias tidak berasa --ya sebagai pengguna exchange yang jual - beli paling <5x dalam sebulan. Tapi keuntungannya lebih berasa, yaitu ada legalitas untuk transaksi kripto. Artinya exchange legal -> wede ke rekening juga lancar jaya, plus nanti tax report udah ada di platform tinggal download saja.

Bisa dibayangkan nanti betapa repotnya kalau nyairin gaji sigcamp mesti via P2P, ya meskipun pakai VPN juga bisa akses ke Binance dsb. Tapi kalau KYC Indo tidak laku lagi di exchange luar gimana? Tambah repot nanti depo wede dari/ke Indo.

[yudi09]

Di satu sisi, pengenaan pajak 0,1% untuk transaksi kripto dan kewajiban melaporkan aset kripto dalam SPT Tahunan terasa seperti beban tambahan. Terlebih bagi trader aktif, perhitungan ini bisa menjadi kompleks dan mengurangi margin keuntungan yang sudah tipis di pasar yang volatil.

Namun di sisi lain, bukankah regulasi perpajakan ini justru bentuk legitimasi bahwa pemerintah mengakui eksistensi Bitcoin dan aset kripto lainnya? Negara-negara dengan regulasi pajak kripto yang jelas seperti Singapura dan Portugal justru menjadi hub kripto yang berkembang pesat.

Benar bahwa pandangan mas ini menarik untuk didiskusikan disini dan bagi saya, untuk saat ini penerapan pemerintah terhadap pajak kripto bagi saya bukan sebuah beban karena praktiknya tidaklah rumit. Kenapa, karena pihak platform perdagangan/bursa/exchange sudah melakukan pemotongan secara langsung dan 0.1% itu tidaklah tergolong besar.

Penerapan pajak seperti sistem yang telah dijalankan ini bisa menjadi pengakuan oleh pemerintah terkait aset kripto secara tidak langsung.
Saya pikir sistem pajak yang diterapkan ini tidak perlu lagi di ubah dan jika ada kekurangan yang mengharuskan untuk diubah, secara umum saya katakan, harus lebih mudah lagi sehingga para trader tidak perlu mempersiapkan adm fisik.